Lebong – Anggota DPRD Lebong Dapil II bergerak cepat setelah menerima keluhan petani terkait sulitnya mendapatkan pupuk subsidi hingga persoalan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang disampaikan oleh masyarakat dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Lebong Daerah Pemilihan (Dapil) II.
Untuk diketahui, Dapil II meliputi Kecamatan Lebong Sakti, Bingin Kuning dan Lebong Tengah. Aspirasi tersebut disampaikan langsung oleh masyarakat saat kegiatan reses berlangsung di Balai Desa Tabeak Kauk, Kecamatan Lebong Sakti, Sabtu (29/8/2026).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lebong, Rinto Putra Cahyo, S.Kep, mengatakan persoalan yang disampaikan para petani tidak akan berhenti sebatas menjadi catatan dalam kegiatan reses.
DPRD Kabupaten Lebong berencana membawa persoalan tersebut ke forum khusus dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita agendakan hearing khusus untuk membahas nasib petani, termasuk ancaman gagal tanam akibat keterbatasan stok pupuk subsidi,” ujar Rinto kepada media.
Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pupuk subsidi. Infrastruktur pertanian, terutama jaringan irigasi, juga menjadi persoalan yang dinilai perlu segera mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
Sejumlah saluran irigasi dilaporkan mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air ke areal persawahan belum berjalan optimal, terutama saat petani mulai memasuki musim tanam.
Atas persoalan tersebut, DPRD Kabupaten Lebong tidak hanya akan meminta penjelasan dari Dinas Pertanian dan Perikanan (Disperkan), tetapi juga berencana memanggil Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan (DPUPR-Hub) Kabupaten Lebong.
“Selain Disperkan, DPUPR-Hub juga akan kita panggil untuk membahas persoalan pasokan air yang belum maksimal serta kerusakan jaringan irigasi,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Rinto menegaskan pemanggilan kedua OPD tersebut diperlukan untuk memperjelas pembagian kewenangan dalam menangani berbagai persoalan yang dikeluhkan petani.
Dengan adanya kejelasan kewenangan, setiap persoalan diharapkan dapat ditangani oleh instansi yang memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidangnya.
DPRD Kabupaten Lebong berharap hearing tersebut nantinya dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat, khususnya para petani yang saat ini membutuhkan kepastian terkait ketersediaan pupuk subsidi serta pasokan air menjelang musim tanam.
“Kita ingin kekhawatiran petani segera mendapatkan jawaban. Persoalan ini harus dibahas bersama agar solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” jelasnya. (Adv)
