Beranda Polhukam Pengaduan Irwansyah Dilimpahkan ke Propam Polda Sumsel, Kuasa Hukum Harapkan Penanganan Objektif

Pengaduan Irwansyah Dilimpahkan ke Propam Polda Sumsel, Kuasa Hukum Harapkan Penanganan Objektif

Palembang – Perkembangan pengaduan advokat Irwansyah, S.H., terkait dugaan tindakan tidak profesional oleh sejumlah personel yang disebut berasal dari Unit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Selatan, memasuki tahap tindak lanjut. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri telah meneruskan pengaduan tersebut kepada Bidang Propam Polda Sumsel untuk penanganan lebih lanjut.

Hal itu diketahui melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Penanganan Dumas (SP3D) tertanggal 19 November 2026, dengan nomor B/2026111901019-00001/WAS.2.4/2026/Divpropam. Dalam surat tersebut, Kabag Yanduan Divpropam Mabes Polri, Kombes Pol Dr. Bambang Satriawan, S.I.K., S.H., M.H., menyampaikan bahwa pengaduan Irwansyah telah dilimpahkan kepada Kabid Propam Polda Sumsel.

Menindaklanjuti perkembangan tersebut, Irwansyah melalui kuasa hukumnya, Napoleon, S.H., dari Kantor Hukum Leon & Partners, memenuhi panggilan klarifikasi di Propam Polda Sumsel. Napoleon yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumsel mengatakan, kehadiran mereka merupakan bagian dari proses awal pendalaman laporan yang sebelumnya disampaikan melalui pengaduan elektronik ke Mabes Polri.

“Hari ini kita memenuhi panggilan pertama dari penyidik Unit 1 untuk memberikan klarifikasi terkait laporan yang telah disampaikan. Kami menyampaikan kronologi berdasarkan keterangan dan fakta yang kami terima dari pihak pelapor,” ujar Napoleon.

Ia menjelaskan, pengaduan tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Minggu (15/11/2026), sekitar pukul 16.30 WIB, di Padel Luxury, kawasan Jalan Soekarno-Hatta, Palembang. Berdasarkan keterangan Irwansyah kepada pihak kuasa hukum, saat itu dirinya sedang menjalankan tugas pendampingan terhadap kliennya sebelum sejumlah personel yang disebut berasal dari Unit 3 Jatanras Polda Sumsel datang ke lokasi dan mempertanyakan aktivitas mereka.

Menurut Napoleon, dalam peristiwa tersebut terdapat lima orang yang kemudian dibawa ke Polda Sumsel. Pihaknya juga menyampaikan sejumlah keberatan terkait prosedur dan perlakuan yang dialami kliennya. Selain itu, terdapat keterangan mengenai dugaan tindakan fisik serta pengambilan telepon genggam yang menurut pelapor perlu mendapat penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Napoleon menilai persoalan ini perlu dilihat secara objektif, termasuk menyangkut pelaksanaan tugas profesi advokat dalam memberikan pendampingan hukum kepada klien. Ia berharap setiap pihak dapat saling menghormati kewenangan dan profesi masing-masing sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami berharap persoalan ini dapat diperiksa secara profesional dan proporsional. Kehadiran kami merupakan bentuk upaya mencari kejelasan melalui mekanisme hukum dan institusi yang berwenang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Napoleon menyampaikan bahwa klarifikasi yang dilakukan masih merupakan tahap awal. Pihaknya belum memperoleh informasi mengenai agenda pemeriksaan terhadap personel yang disebut dalam pengaduan. Ia berharap proses selanjutnya dapat berjalan sesuai prosedur sehingga seluruh keterangan dari pihak terkait dapat didalami secara menyeluruh.

“Kami berharap Bapak Kapolda Sumsel memberikan perhatian terhadap laporan ini. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu kami berharap dapat ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku,” ungkap Napoleon.

Pihak kuasa hukum menyatakan akan terus mengikuti perkembangan penanganan pengaduan tersebut. Sementara itu, seluruh dugaan yang disampaikan masih memerlukan pendalaman dan verifikasi oleh Propam Polda Sumsel. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada pihak kepolisian maupun pihak-pihak yang disebut dalam pengaduan sebagai bentuk penerapan prinsip keberimbangan, akurasi, dan asas praduga tak bersalah.(Rilis)