Sumsel.Goutara.com, Palembang – Viral nya video Inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Wakil Walikota Palembang, Prima Salam di jalan Angkatan 45 beberapa waktu lalu banyak mendapat dukungan dari berbagai kalangan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Prima Salam mengatakan, Bahwa salah satu program RDPS adalah tidak akan pernah memberikan izin kepada investor-investor yang akan mengembangkan usahanya dengan menyalahi aturan serta merugikan masyarakat dan kota Palembang.
“Saya bersama Pak Wali (Ratu Dewa), siap memerangi para Mafia Tanah yang nakal, karena sesuai dengan Visi Misi RDPS yaitu pembangunan yang berkelanjutan,” Tegas Prima Salam saat memimpin rapat bersama Kepala Dinas PUPR kota Palembang beserta jajarannya, Selasa (15/04).
Menyikapi video viral Wakil Wali Kota Palembang, Prima Salam, Gerakan Rakyat Muda Menggugat Sumatera Selatan (GERRAM), dalam hal ini kami (media online) mewawancarai Bung Enho di kantornya (Plaju). “Apa yang disampaikan Bapak Prima Salam sudah sangat tepat untuk kemajuan kota Palembang,” Ucap Bung Enho.
“Pentingnya perizinan dan pengelolaan tata ruang untuk kota Palembang sangat berpengaruh dalam mengurangi bencana banjir, namun hal ini tidak selaras dengan apa yang sudah terjadi sebelum RDPS menjabat,” Kata Bung Enho.
Aduan terkait perumahan-perumahan diduga ilegal tanpa izin dan terindikasi Spanyol (separuh nyolong) itu telah di sampaikan kepada Komisi III DPRD kota Palembang dan Dinas PUPR kota Palembang di ruang rapat Komisi III DPRD kota Palembang.
“Maka kami (Gerram) bersepakat dengan apa yang disampaikan Bapak Prima Salam bahwa investor tidak boleh menyalahi aturan,” Tegas Bung Enho
Mengingat perlunya stakeholder terkait (dalam hal ini PUPR) harus sinergi dengan pemerintah kota Palembang. Gerram mendorong agar PUPR di evaluasi, baik Kepala Dinas nya dan Bidang Perizinan serta Tata Ruang harus di isi orang yang sejalan dengan program RDPS.
“Maka Gerram akan melakukan aksi untuk memberikan data-data terkait indikasi pengusaha perumahan yang tidak taat aturan, dan Gerram akan melakukan aksi, meminta copot Kepala Dinas PUPR kota Palembang yang kami nilai tidak mampu meminimalisir dampak banjir selama dia menjabat,” Tutup Bung Enho. (Rudi)
